Tuesday, October 30, 2018

Yogyakarta History Facts: part 4

Hubungan baik antara VOC dengan Mataram, yang dirintis oleh Sunan Amangkurat I tampaknya terus berlanjut. Sunan Amangkurat II yang mewarisi kekuasaan dari ayahnya tetap menjalin hubungan dengan VOC. Bahkan secara ekstrem disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, ia setiap hari berpakaian gaya Belanda, dan tidak terpisahkan dengan Belanda. Kerja sama dengan VOC tersebut sebenarnya bukan suatu hubungan yang saling menguntungkan.

Sebagai contoh apabila Sunan Amangkurat II meminta bantuan kepada VOC, maka ia harus membayar biaya perang, bahkan VOC pernah meminta wilayah di sebelah timur Kerawang sampai Sungai Pamanukan. Kedekatan hubungan ini semakin memudahkan VOC masuk ke dalam kehidupan politik di Jawa, khususnya Kerajaan Mataram.


Setelah kembali ke Mataram, Sunan Amangkurat II berpikiran untuk membuat kedhaton atau istana baru. Pemikiran semacam ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi waktu itu, sebab dipercaya apabila istana atau keraton telah dikalahkan bahkan diduduki oleh musuh, maka tempat itu tidak baik lagi. Dengan demikian, keraton akan dipindah ke tempat lain.

Demikian pula halnya Sunan Amangkurat II. Ia juga memilih Wanakarta sebagai lokasi calon istana yang baru. Wanakarta dipilih dengan pertimbangan wilayahnya datar, sehingga pandangan dapat lebih luas. Selain itu juga disebutkan adanya ramalan bahwa Wanakarta kelak akan dipakai sebagai keraton Mataram. Keraton di Wanakarta secara resmi mulai ditempati pada tahun 1680 M. Oleh Amangkurat II, nama Wanakarta selanjutnya diganti dengan nama baru yaitu Kartasura Adiningrat.

Setelah Sunan Amangkurat II bertakhta di Kartasura, saudaranya, yaitu Pangeran Puger tetap berkedudukan di Plered. Bahkan Pangeran Puger secara berani menyatakan tidak mau mengakui Sunan Amangkurat II sebagai Raja Mataram. Akibatnya pada bulan November 1680, pasukan Sunan Amangkurat II dengan dibantu oleh VOC menyerang Plered.

Pada penyerangan itu, Pangeran Puger berhasil meloloskan diri ke arah barat. Selanjutnya ia melakukan serangan balasan ke Kartasura, tetapi dapat dipukul mundur. Akhir dari perseteruan dua saudara ini adalah pengakuan kedaulatan Sunan Amangkurat II oleh Pangeran Puger yang kemudian juga tinggal di Kartasura.

Berbagai pembangunan fisik untuk melengkapi kota kerajaan juga dilakukan atas perintah Sunan Amangkurat II. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid Agung, pembangunan sitinggil, prabayaksa, dan segaran.

Pemegang kekuasaan Mataram yang berpusat di Kartasura Adiningrat, setelah Sunan Amangkurat II adalah anaknya, yang bergelar Sunan Amangkurat III. Selanjutnya secara berurutan penggantinya adalah Sunan Paku Buwana I, Sunan Amangkurat IV, dan Sunan Paku Buwana II. Pada masa-masa ini pemerintahan Mataram semakin tidak stabil. Pengaruh dan intervensi pihak VOC semakin kuat dan sangat mengikat. Berbagai pemberontakan oleh rakyat maupun bangsawan Mataram semakin sering terjadi, sebagai akibat dari kecenderungan pihak penguasa dalam memenuhi semua keinginan VOC.

Berbagai macam krisis yang terjadi di Kartasura mencapai puncaknya tahun 1740 M, ketika itu terjadi pemberontakan orang-¬orang Cina (lebih dikenal dengan sebutan geger pacinan yang terjadi antara tahun 1740-¬1743). Sebenarnya awal dari geger pacinan adalah pembunuhan secara besar-besaran orang-orang Cina di Batavia oleh VOC. Peristiwa peperangan ini berlangsung sangat hebat, dan meluas sampai ke wilayah Jawa Tengah, mengancam kedudukan VOC di Semarang, Demak, dan Pati.

Kerja sama antara pihak penguasa dengan VOC ini tentu saja membuat rasa kecewa di kalangan bangsawan dan rakyat dan meningkatkan rasa benci mereka kepada penguasa. Bentuk dari kekecewaan dan kebencian ini direalisasikan dengan pengangkatan penguasa baru, yaitu Raden Mas Garendi (cucu Sunan Amangkurat III).

Kaum pemberontak, yang merasa terlindungi dengan adanya penguasa baru bagi mereka, semakin berani dalam menggalang kekuatan dan meningkatkan aksinya. Mereka bahkan secara berani menyerang keraton Kartasura dan berhasil mendudukinya pada akhir Juni 1742 M. Sunan Paku Buwana II beserta sebagian keluarganya dengan diiringi prajurit VOC menyingkir ke Ponorogo.

Peristiwa ini disebut dalam sumber babad dengan istilah ambedhah bata. Selanjutnya di Ponorogo, Sunan Paku Buwana II menyusun kekuatan untuk merebut kembali keraton, sedangkan Hogendorff, seorang perwira VOC, pergi ke Semarang untuk minta bantuan. Akan tetapi karena VOC di Semarang sedang mempertahankan diri dari serangan pemberontak, maka tidak dapat membantu usaha merebut kembali keraton Kartasura. VOC akhirnya meminta bantuan Pangeran Cakraningrat IV dari Madura.

Pada bulan Desember 1742 M, Pangeran Cakraningrat IV dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum pemberontak dan menduduki keraton Kartasura. Namun akibat bujukan VOC, Pangeran Cakraningrat IV menyerahkan kembali keraton ke pihak Sunan Paku Buwana II. Pada tanggal 21 Desember 1742, Sunan Paku Buwana II kembali ke keraton dan berkuasa kembali.

Sunan Kuning (tokoh pemberontak Cina) menyerah pada penguasa sepuluh bulan kemudian, selanjutnya disusul oleh tokoh-tokoh pasukan Jawa-Cina yang pro-Garendi. Setelah pemberontakan reda dan suasana tenteram, raja memutuskan untuk meninggalkan keraton Kartasura yang rusak akibat terbakar dalam peperangan, dan telah diduduki musuh.

Lokasi untuk keraton baru yang dipilih adalah Desa Sala, meskipun berada di tepi sungai yang berawa, dengan kondisi lahan tidak sama tingginya dan sulit dicapai. Adapun kota kerajaan yang baru itu, baik pola tata kota maupun bentuk keratonnya, meniru atau mencontoh keraton Kartasura.

Setelah pembangunan keraton selesai, Sunan Paku Buwana II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan. Dalam perpindahan yang terjadi pada awal tahun 1746 M itu bahkan pohon beringin kurung dan Bangsal Pangrawit pun dibawa serta. Beringin kurung ditanam di Alun-Alun Utara dan Selatan. Sesampainya di keraton baru, raja mengumumkan penggantian nama Desa Sala menjadi Kota Surakarta Adiningrat.

Dengan selesainya proses pemindahan pusat pemerintahan dari Kartasura ke Surakarta, maka dimulailah babak baru penguasaan kerajaan oleh Dinasti Mataram, yang kehidupan politiknya sering kali juga tidak stabil, sama seperti masa sebelumnya. Di Surakarta ini pulalah pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana III, kekuasaan Dinasti Mataram berakhir dengan adanya Perjanjian Giyanti, yang menyebabkan dipecahnya kekuasaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta

Secara substantial Keraton Yogyakarta diakui keberadaannya sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 M (29 Rabiulakhir 1680 J). Perjanjian yang disebut pula palihan nagari ini dilakukan oleh Sunan Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi (putra Amangkurat IV). Peristiwa ini ditandai dengan candra sengkala nir brahmana angoyag bumi.

Melalui perjanjian tersebut dinyatakan bahwa wilayah kekuasaan Mataram dibagi dua menjadi wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Wilayah kasultanan meliputi kuthagara dan nagaragung, yaitu sebagian wilayah Mataram, Sukowati, Bagelen, Kedu, dan Bumi Gede, seluas 53.100 karya, serta wilayah mancanagara yang meliputi daerah Madiun, Magetan, Caruban, Pacitan, Kertosono, Kalangbret, Ngrawa, Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Sela, Grobogan, dan Banyumas, seluas 33.950 karya.

Next >> part 5


Sumber :
Buku Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta
Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Artikel Terkait