Thursday, November 01, 2018

Yogyakarta History Facts: part 5

Akibat langsung dari adanya Perjanjian Giyanti atau palihan nagari tersebut adalah pengangkatan Pangeran Mangkubumi menjadi penguasa pertama Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1755 M (21 Jumadil Awal tahun Be 1680 J). Selanjutnya Pangeran Mangkubumi bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwana I Senopati Ing Alaga Ngabdurachman Sayidin Panatagama Kalifatullah.

Penobatan ini ditandai dengan sengkalan kumbul sliro osik prabu. Tentu saja mulai saat itu Sultan Hamengku Buwana I segera memerintahkan untuk mendirikan keraton dengan berbagai macam sarana atau bangunan pendukung, untuk mewadahi aktivitas pemerintahan suatu kerajaan.


Keraton Kasultanan Yogyakarta didirikan di kawasan hutan Beringan. Pada saat pembangunan keraton berjalan, sultan beserta kerabatnya tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang, Gamping, selama setahun. Pembangunan keraton dapat diselesaikan pada hari Kamis Pahing tanggal 13 Sura tahun Jimakir 1682 J (7 Oktober 1756 M). Penyelesaian pembangunan keraton ini ditandai dengan candra sengkala memet berupa dua naga yang kedua ekornya saling melilit. Jika dibaca candra sengkala memet itu berbunyi dwi naga rasa tunggal.

Pada perkembangan selanjutnya, baik Sultan Hamengku Buwana I maupun para penerusnya melakukan pengembangan sarana dan lingkungan sesuai kebutuhan dan konteks zamannya. Lingkungan binaan yang dibuat difungsikan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup dan mewadahi berbagai aktivitas pemerintahan, baik berupa kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun tempat tinggal. Tampaknya lingkungan binaan itu keberadaannya selain memenuhi aspek fungsi juga didasari unsur estetik, etik, simbol, dan filosofis ¬religius.

Sementara itu pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I, orang¬-orang Cina juga mulai datang dan bermukim di Kota Yogyakarta. Para perantau Cina di Indonesia umumnya, dan Yogyakarta khususnya, kebanyakan adalah orang-orang Hokkian dari Provinsi Fu Kien dan Kwang Tung. Mereka inilah yang menyebar ke berbagai wilayah di Jawa, dan sebagian pantai Sumatra. Menurut data statistik jumlah orang Cina di Yogyakarta antara tahun 1808 sampai dengan 1811, masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II, adalah 758 orang.

Pada umumnya, orang-orang Cina di Yogyakarta mempunyai kepentingan untuk berdagang. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggalnya selalu mempunyai koherensi dengan pusat perdagangan, yaitu pasar. Hal tersebut juga menguntungkan bagi pihak kasultanan karena dengan bermukimnya mereka di sekitar pasar, secara tidak langsung membantu pemasukan keuangan kasultanan terutama dalam hal penarikan pajak, sebab mereka juga bergerak dalam penarikan berbagai macam pajak.

Untuk mengurus kepentingan orang-orang Cina di Yogyakarta baik urusan kelahiran, kematian, surat jalan, dan penarikan pajak ditunjuk seorang Kapiten Cina, yang sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I. Beberapa orang Kapiten Cina di Yogyakarta, antara lain: To In (1755 -1764), Gan Kek Ko (1764 – 1776), Tan Lek Ko (1776 – 1793), Que Jin Sing (1793 – 1803), Tan Jing Sin (1803 -1813), Que Wi Kong (1813 -1828), dan Que Pin Sing. Bahkan Kapiten Cina Tan Jin Sing, pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono III, mendapat anugerah gelar Tumenggung Secodiningrat.

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II (1792-1810, 1812 M) dan Sultan Hamengku Buwana III (1811,1812-1814 M) terjadi suatu pancaroba yang mendera kekuasaan kasultanan. Rangkaian peristiwa itu diwarnai konflik-¬konflik antara pemerintah penjajah Inggris dan Belanda di satu pihak, dengan pemerintah kasultanan di pihak lain.

Pada masa itu, Pangeran Natakusuma (putra Sultan Hamengku Buwana I) dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Raffles sebagai Pangeran Amardiko pada tanggal 29 Juni 1812. Adapun kontrak politik antara Pangeran Amardiko (Paku Alam I) dengan pemerintah Inggris ditandatangani pada tangga1 17 Maret 1813 M.

Perpecahan di dalam keluarga kasultanan ini secara de facto diwujudkan dengan pembagian wilayah antara Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Wilayah kekuasaan Kadipaten Paku Alaman luasnya 4.000 cacah, mencakup antara lain kawasan sekitar istana (wilayah Kecamatan Paku Alaman sekarang); Adikarto (sebagian wilayah Kulonprogo sekarang terutama sisi selatan); dan Karang Kemuning yang mempunyai empat distrik, yaitu Galur, Tawangharjo, Tawangsongko, dan Tawangkerto, dengan Brosot sebagai pusatnya.

Namun sejak pemerintahan Sri Paku Alam VII, wilayah Paku Alaman yang berada di luar Kota Yogyakarta disebut Kadipaten Adikarto dengan ibu kota di Wates. Kadipaten ini membawahi 53 desa dengan empat kapanewonan, yaitu: Panjatan, Brosot, Bendungan, dan Temon. Nama-nama tersebut sekarang menjadi nama kecamatan di Kabupaten Kulonprogo. Adapun wilayah dalam kota meliputi wilayah Kecamatan Paku Alaman sekarang, yaitu wilayah Kalurahan Gunung Ketur, dan Purwokinanti.

Periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwana IV (1814-1820) dan Sultan Hamengku Buwana V (1823-1855) merupakan masa sulit bagi Kasultanan Yogyakarta, karena penuh konflik politik, dan terjadi berbagai kemerosotan di bidang sosial dan ekonomi. Kondisi ini mencapai puncaknya dengan meletusnya Perang Diponegoro, disebut juga Perang Jawa, pada tahun 1825-1830.

Di Kasultanan Yogyakarta perang tersebut menimbulkan implikasi dan konsekuensi kompleks, bahkan imbasnya juga berdampak di Kasunanan Surakarta. Implikasi dan konsekuensi politis secara konkret terjadi pada era Sultan Hamengku Buwana V, sultan yang dinobatkan ketika masih kanak-kanak.

Kondisi demikian terus berlanjut pada era Sultan Hamengku Buwana VI (1855-¬1877). Penetrasi dan ekspansi pemerintah Hindia Belanda di dalam pemerintahan di Praja Kejawen (vorstenlanden) pada masa tersebut semakin dalam, akibatnya secara politis kekuasaan raja-raja menjadi semakin sempit. Selain itu, mereka mempunyai dependensi kompleks terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Secara formal mulai tahun 1845 terhadap penguasa di Yogyakarta dan Surakarta dilembagakan dan dipaksakan adanya perundang-undangan (Regeeringsreglement) yang mengikat. Selain itu, ada Akta Persekutuan (Actien van Verband) bagi setiap raja yang dinobatkan, dan deklarasi putra mahkota. Hal itu terjadi misalnya di Kasultanan Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwana VII (1877), dan di Paku Alaman pada masa Sri Paku Alam VI (1901).

Kondisi sosial ekonomi pada era 1830-an sampai dengan 1870-an (masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana V – Sultan Hamengku Buwana VI) pada masyarakat Praja Kejawen sangat berbeda dengan yang terjadi di wilayah kekuasaan Hindia Belanda langsung, yaitu gubernemen. Perbedaan mencolok yaitu di Praja Kejawen tahun 1830 – 1870 tidak diberlakukan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) sebagaimana di wilayah gubernemen.

Di Praja Kejawen sistem sewa tanah dan industrialisasi bahkan sudah masuk pada tahun 1833, kemudian berkembang pesat pada tahun 1860-an. Keadaan tersebut di atas justru jauh mendahului situasi di wilayah gubernemen yang baru mengalami sistem industrialisasi pada tahun 1870-an, yaitu setelah era tanam paksa.

Next >> part 6

Sumber :
Buku Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta
Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Artikel Terkait