Saturday, November 03, 2018

Yogyakarta History Facts: part 6

Pada masa tersebut banyak sekali penentangan dan perlawanan yang dikonfigurasikan dengan gerakan-gerakan sosial di tingkat periferal. Gerakan-gerakan lokal revolusioner yang menonjol antara lain: gerakan Syekh Pawiro Sentono di Kulonprogo, tahun 1840; gerakan Cakra Lesono di Yogyakarta, tahun 1850; kasus Ahmad Diar di Yogyakarta, tahun 1848.

Periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII (1877 – 1821) merupakan masa yang relatif kondusif. Hal ini dibuktikan dengan berkembang pesatnya pembangunan sarana dan prasarana di keraton dan lingkungannya. Perlu dicatat bahwa satu dasawarsa sebelumnya pada tanggal 10 Juni 1867 (Senen Wage, Sapar, Ehe, 1796 J) di Yogyakarta terjadi gempa besar yang menimbulkan banyak korban jiwa dan materi.


Bencana alam tersebut ditandai dengan candra sengkala hoyaging gapura kaswareng jagad. Akibat terjadinya gempa besar itu di akhir abad ke-19 di Yogyakarta banyak dilakukan rehabilitasi, renovasi, dan pembangunan baru. Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut diteruskan oleh Sultan Hamengku Buwana VIII (1921-1939). Beliau banyak mengadakan penyempurnaan di lingkungan keraton yang hasilnya masih dapat kita lihat saat ini.

Secara kultural pembagian wilayah Kasultanan Yogyakarta menimbulkan beberapa keunikan jejak budaya yang bersumber dari keberadaan Kadipaten Paku Alaman. Keunikan ini terus berlanjut menjadi tradisi sampai era kemerdekaan. Namun secara politik birokratis, terutama pada masa revolusi perjuangan kemerdekaan, keunikan dari keberadaan kasultanan dan kadipaten ini dapat menyatu dalam satu visi perjuangan.

Visi perjuangan Sultan Hamengku Buwana IX adalah menyerahkan takhta untuk rakyatnya. Berkaitan dengan hal itu, maka setelah naik takhta pada tahun 1940, beliau mulai mengadakan pembaharuan-pembaharuan birokrasi di keraton, antara lain dengan mengurangi peran Patih Danureja VIII yang selanjutnya dipensiunkan pada 1 Agustus 1945.

Langkah politik ini dilakukan untuk menghilangkan peran mendua (dwikesetiaan) patih, yang mengabdi kepada sultan, sekaligus kepada pemerintah penjajah. Langkah sultan tersebut membuka jalan untuk menyatukan kekuasaan di tangannya, dan untuk menghindarkan upaya adu domba sebagaimana yang dialami para pendahulunya.

Dalam rangka mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat 5 September 1945 dan Amanat 30 Oktober 1945. Maklumat tersebut secara substansial menegaskan, baik Kasultanan maupun Paku Alaman merupakan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Di samping itu, kedua wilayah tersebut kemudian membentuk satu Badan Pekerja sebagai wakil rakyatnya. Pada perkembangannya, keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 1948 dan secara khusus dilegalisasi di dalam UU RI No. 3 Tahun 1950. Realita tersebut merupakan momentum historis penting dalam perjalanan sejarah Yogyakarta, dari kerajaan menjadi pendukung utama negara kesatuan Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII kemudian menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan pada awal berkuasanya orde baru, Sultan Hamengku Buwana IX menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia (1973-1978). Realita di masyarakat Yogyakarta di era kemerdekaan ini, keraton tetap mendapat tempat dan perhatian, baik dalam bidang kultural maupun peran sosio-politiknya.

Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Sultan Hamengku Buwana X ketika dinobatkan pada 7 Maret 1989 menyampaikan visi ”takhta untuk kesejahteraan sosial dan budaya”. Pada dasarnya visi Sultan Hamengku Buwana X mengandung pemaknaan varian-varian tradisional dalam rangka pengabdian kepada rakyat, keteladanan, dan pengayoman atau perlindungan yaitu hamengku, hamangku, dan hamengkoni.

Visi ini diaktualisasikan ketika kondisi bangsa mengalami krisis multidimensi, dan berlanjut dengan proses reformasi. Pada 20 Mei 1998 Sultan Hamengku Buwana X bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang dibacakan pada “Pisowanan Agung” yaitu gerakan reformasi di Yogyakarta yang menggelar aksinya di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Saat ini dalam bidang pemerintahan Republik Indonesia Sultan Hamengku Buwana X bersama Sri Paku Alam IX menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan tersebut tentunya didasarkan kepada pertimbangan historis, yuridis, dan kondisi realita masyarakat Yogyakarta secara luas.

Previous >> part 1

Sumber :
Buku Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta
Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY

Artikel Terkait